Warta.in-LEBONG, 8 Mei 2026.
Tragedi kemanusiaan dan kegagalan birokrasi sedang dipertontonkan secara vulgar di jalur lintas Curup–Muara Aman, Kabupaten Lebong. Hingga hari ini, Jumat (8/5) pukul 15.46 WIB, kondisi akses utama di kawasan Talang Ratu benar-benar lumpuh total. Namun, di tengah penderitaan rakyat yang terisolasi, tak satu pun batang hidung pejabat dari Pemerintah Kabupaten (Pemda) Lebong maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu yang tampak hadir membawa solusi.
Rambu “Penghinaan” dan Amuk Massa
Kemarahan warga memuncak ketika pihak Pemerintah Provinsi, bukannya mengirimkan alat berat atau material perbaikan, justru hanya mengantar beberapa papan rambu peringatan. Langkah ini dianggap sebagai penghinaan terhadap logika dan penderitaan masyarakat.
“Kami tidak butuh rambu untuk menonton jalan ini hancur, kami butuh jalan ini bisa dilewati!” teriak warga di lokasi.
Merasa dipermainkan oleh birokrasi yang tumpul empati, warga pun langsung mengusir petugas pembawa rambu tersebut. Rakyat menuntut aksi nyata, bukan sekadar seremonial yang menghabiskan anggaran tanpa manfaat.
Solidaritas di Atas Puing Kehancuran: Sindiran Keras bagi Penguasa
Di tengah “absennya” negara, harapan justru muncul dari tangan-tangan warga sipil dan aparat kepolisian yang masih memiliki nurani. Saat Pemda dan Pemprov sibuk “duduk manis di kursi goyang”, Kapolsek Rimbo Pengadang beserta anggotanya justru turun ke kubangan lumpur membantu warga.
Fakta memilukan terungkap di lapangan: perbaikan darurat yang sedang berlangsung sama sekali tidak menggunakan dana APBD.
Alat berat: menggunakan alat berat pribadi milik Royana (mantan anggota dewan).
Material: disuplai secara sukarela oleh warga bernama Alikhan.
Operasional: biaya BBM alat berat didapat dari hasil iuran atau patungan masyarakat, termasuk sumbangan dari Pak Bobby dan anggota polisi setempat.
Ini merupakan tamparan keras bagi pemerintah. Bagaimana mungkin seorang mantan pejabat dan warga biasa lebih mampu menggerakkan alat berat dibandingkan dinas teknis yang mengelola anggaran triliunan rupiah?
Gugatan Anggaran: Ke Mana Alat Berat Miliaran Rupiah?
Masyarakat kini menggugat secara terbuka: ke mana alat berat yang dibeli menggunakan uang rakyat senilai miliaran rupiah itu? Di mana pajak yang setiap tahun dipungut dari keringat warga jika, untuk urusan darurat seperti ini, pemerintah mendadak “miskin” dan tak berdaya?
Terpantau, terdapat lebih dari sepuluh titik kerusakan parah di sepanjang jalur tersebut, dengan dua lokasi di antaranya dalam kondisi sangat berbahaya dan mustahil dilewati kendaraan roda dua maupun roda empat. Kelumpuhan ini membuktikan bahwa pejabat terkait hanya pintar “makan gaji buta” dan lebih sibuk memikirkan cara menghabiskan anggaran tanpa peduli pada kualitas infrastruktur yang dihasilkan.
Kepala Daerah dan Wakil Rakyat “Hilang” di Saat Kritis
Hingga berita ini diturunkan, publik Lebong masih bertanya-tanya: di mana Bupati? Di mana Gubernur? Di mana para wakil rakyat (DPRD) yang terhormat?
Ketidakhadiran mereka di titik krisis pada sore ini (8/5) mempertegas jurang pemisah antara penguasa dan rakyatnya. Rakyat dipaksa bertaruh nyawa di jalur maut, sementara para pemimpinnya seolah bersembunyi di balik dinginnya AC kantor dan empuknya kursi jabatan.
Ironi di Talang Ratu
Kondisi di Talang Ratu merupakan bukti nyata bahwa birokrasi sedang sakit parah. Jika rakyat harus patungan untuk memperbaiki jalan provinsi, maka layaklah masyarakat mempertanyakan urgensi keberadaan Pemda dan Pemprov.
Pemerintah jangan hanya datang saat membutuhkan suara dalam pemilu, lalu menghilang ketika rakyat membutuhkan jalan. Ingatlah, setiap liter BBM yang dibeli dari iuran warga serta setiap tetes keringat polisi dan masyarakat di lokasi hari ini merupakan saksi bisu atas matinya tanggung jawab moral pemerintah di Kabupaten Lebong.(Tim PPWI)
