27.5 C
Jakarta
Jumat, April 10, 2026

Wartawan Investigasi

Pencari Bukti Yang Tersembunyi

F. Gerakan Persatuan Indonesia Raya pantau P3K & Data Bansos diacara Paripurna R-APBD 2026.

Warta.in- Lebong,Bengkulu

Hari ini di ruang Aula DPRD kabupaten Lebong gelar Rapat Paripurna Pandangan Fraksi- Fraksi tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, Jum’at (28/11).

Acara Sidang Paripurna seharusnya mulainya tepat waktu yakni pada pukul 14.00 WIB,dikarenakan disinyalir ada sesuatu lain hal, maka diundur waktu rapat paripurna pada pukul 15.00 WIB.

Adapun yang menyampaikan dari ke lima Fraksi tentang padangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Angaran 2026, beberapa Fraksi setuju tapi ada catatan yang diberikan dan ada juga beberapa Fraksi yang lain setuju , bahkan tidak ada catatan sama sekali, seperti Fraksi Partai PAN disampaikan oleh Suan selaku sekretaris Fraksi PAN.

Lain halnya dengan Fraksi Gerakan Persatuan Indonesia Raya yang dibentuk dari gabungan partai Perindo dan Gerindra yang saat ini menjadi ketuanya ialah H,Sriwijaya, SH., serta anggota Pipit Irianto, Sudarmadi, dan Rabima Kamsi

Disampaikan pandangan Fraksi Gerakan Persatuan Indonesia oleh Pipit Irianto mengatakam ada 4 catatan penting bahkan Esensial serta sampai sekarang masih menjadi sorotan serta dinanti-nanti atas kejelasanya terhadap Pemkab Lebong untuk diketahui semua masyarakat Lebong.

“ Kami ini sebagai wakil rakyat atau mewakili masyarakat Lebong langsung disampaikan kepada pemkab Lebong, jangan ditunda-tunda segera agar bisa dijelaskan kesemua masyarakat Lebong tahu tentang bagaimana nasib para peserta yang sudah terdaftar sebagai calon PPPK Tahap ke dua , Selanjutnya tentang dialihkan nya alokasi anggaran dari Pemprov Bengkulu jumlah nilai nya 10 M, diketahui bahwa pada waktu itu mau di gunakan untuk membuat ruas jalan baru dilokasi longsor yang cukup parah di wilayah desa Talang Ratu kecamatan Rimbo Pengadang yang katanya dari dinas PUPR-HUB dinilai adanya keterlambatan dan kelalalaian, dan permasalahan satu lagi yang terbaru terkait Penyaluran Bansos dianggap tidak tepat pada tempatnya atau ada penerima tapi dari segi ekonomi tidak layak menerima bantuan tersebut, ditambah lagi sampai sekarang permasalahan dan tidak ada penegasan kapan akan terlaksana Pilkades di kabupaten Lebong.” Sampainya. (A)

Berita Terkait