LANDAK,WARTA IN – Pekerjaan peningkatan Jalan Jombang di Desa Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, menjadi sorotan. Pasalnya, di lokasi pekerjaan tersebut diduga tidak ditemukan papan informasi proyek yang memuat keterangan mengenai pelaksanaan kegiatan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait transparansi pekerjaan infrastruktur tersebut. Papan informasi proyek merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengetahui sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana kegiatan, serta jangka waktu pengerjaan.
Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat dan Aparat Penegak Hukum (APH) turun langsung ke lapangan guna melakukan pengecekan dan memastikan pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Jombang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat berharap pihak terkait dapat menelusuri identitas kegiatan, sumber pendanaan, nilai anggaran, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.
“Jika memang papan informasi proyek tidak dipasang, kami berharap instansi terkait segera memberikan penjelasan secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui informasi mengenai pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya,” jelas warga kepada media.
Selain itu, masyarakat juga meminta instansi teknis yang menangani pekerjaan tersebut memberikan klarifikasi mengenai alasan tidak ditemukannya papan informasi proyek di lokasi.
Transparansi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dinilai penting untuk mencegah munculnya dugaan penyimpangan serta memastikan penggunaan anggaran berjalan secara akuntabel.
Meski demikian, dugaan proyek siluman tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Tidak ditemukannya papan informasi proyek di lokasi saja belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum. Karena itu, pemeriksaan dokumen pekerjaan, sumber anggaran, serta kondisi fisik di lapangan diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pelaksana maupun instansi terkait mengenai pekerjaan peningkatan Jalan Jombang tersebut.
Masyarakat berharap Kejati Kalbar, APH, dan instansi teknis terkait segera melakukan pengecekan agar persoalan ini menjadi jelas dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sumber: Tim Investigasi
