JIKA ADA YANG MEMINTA SUMBANGAN ATAS NAMA MEDIA INI,

SEGERA LAPORKAN KE PIHAK BERWAJIB,

KARENA ITU PENIPUAN

Wartawan Investigasi

Pencari Bukti Yang Tersembunyi

Jangan Biarkan Mafia Tambang Intimidasi Wartawan, Polres Melawi Ditantang Bertindak

MELAWI, KALBAR WARTA IN – Kekerasan, intimidasi, dan penghalangan terhadap jurnalis di Indonesia terus berulang sepanjang 2026, dengan sejumlah kasus menonjol pada Oktober hingga November. Kini kekerasan itu tidak lagi sebatas intimidasi, tetapi sudah menyentuh fisik.

Seorang wartawan yang menyoroti aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dilaporkan mengalami kekerasan fisik oleh oknum yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut.

Jasli dari Lumbung Informasi Borneo Act Sweep mengecam keras peristiwa itu. Menurutnya, insiden ini mencerminkan intimidasi sistematis terhadap profesi jurnalis. Dampaknya tidak hanya dirasakan korban, tetapi juga seluruh insan pers yang bertugas di Melawi.

“Ini ancaman serius bagi kebebasan pers, salah satu pilar demokrasi. Wartawan bekerja dilindungi undang-undang, bukan untuk dipukul,” tegas Jasli, Jumat ( 20/11/2026).

Jasli menolak jika perkara ini berakhir dengan permintaan maaf. Ia mendesak Polres Melawi segera memproses kasus tersebut secara hukum, transparan, dan tanpa tebang pilih. Pelaku kekerasan harus diusut dan diadili, bukan didamaikan.

Ia juga meminta aparat tidak berhenti pada kekerasan terhadap wartawan. Aktivitas tambang emas yang disorot korban, yang diduga terstruktur dan terorganisasi, harus diselidiki sampai ke aktor-aktor di baliknya.

“Jangan sampai wartawan yang dipukul, sementara tambang ilegalnya dibiarkan. Jika kekerasan terhadap pers tidak ditindak, ini menjadi pesan buruk bahwa kejahatan boleh melawan kebenaran,” ujarnya.

Landasan hukum
Kerja jurnalistik dijamin dan dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:
Pasal 4 ayat (3): pers nasional berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Pasal 8: dalam menjalankan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.

Pasal 18 ayat (1): setiap orang yang sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Selain itu, pelaku dapat dijerat pasal penganiayaan dalam KUHP. Aktivitas tambang ilegal dapat diproses berdasarkan UU Minerba.

Jasli mengajak seluruh organisasi pers, aliansi jurnalis, dan masyarakat sipil mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia meminta aparat menjamin keselamatan korban dan para wartawan yang meliput di Melawi.

(Redaksi menunggu keterangan resmi dari Polres Melawi.)

Berita Terkait