Upaya tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, di Pendopo Sukabumi, Selasa (17/11/2026). Rapat tersebut melibatkan sejumlah instansi dan perangkat daerah terkait guna membahas berbagai kendala administrasi maupun penyelesaian aset tanah yang terdampak proyek strategis tersebut.
Dalam arahannya, Ade Suryaman menekankan pentingnya sinergi dan kebersamaan seluruh pihak agar proses penyelesaian lahan tidak berlarut-larut. Menurutnya, percepatan penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi, tanpa mengabaikan ketentuan administrasi dan peraturan perundang-undangan.
“Saya minta kebersamaannya. Sebab cepat dan lambat, tergantung kebersamaannya. Selain itu, administrasi dan aturannya harus ditempuh,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa percepatan penyelesaian lahan menjadi perhatian karena Jalan Tol Ciawi-Sukabumi diharapkan sudah dapat dimanfaatkan masyarakat pada momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Informasi yang diterima, sudah ada beberapa TKD yang selesai, sebagian masih proses,” ungkapnya.
Meski demikian, penyelesaian TKD dan aset milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi masih membutuhkan tindak lanjut dari masing-masing perangkat daerah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Ade pun meminta seluruh perangkat daerah terkait agar segera menindaklanjuti persoalan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga proses penyelesaian dapat berjalan lebih efektif.
“Perangkat daerah masing-masing bisa ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Penyelesaian Lahan Perlu Kejelasan dan Kepastian
Di sisi lain, percepatan pembangunan jalan tol juga perlu diiringi dengan penyelesaian persoalan aset daerah dan tanah kas desa secara transparan serta akuntabel.
Tanah kas desa merupakan aset desa yang pengelolaannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui koordinasi percepatan pembangunan, tetapi juga membutuhkan kejelasan status tanah, kelengkapan dokumen, mekanisme penyelesaian, serta kepastian hak desa atas aset yang terdampak.
Hingga rapat tersebut berlangsung, belum disampaikan secara rinci jumlah keseluruhan bidang TKD maupun aset Pemkab Sukabumi yang terdampak, berapa bidang yang telah tuntas, serta berapa yang masih dalam proses.
Keterangan dari pemerintah desa, perangkat daerah terkait, maupun pihak pelaksana pembangunan juga diperlukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan penyelesaian lahan tersebut.
Dengan demikian, percepatan pembangunan Tol Ciawi-Sukabumi diharapkan dapat berjalan beriringan dengan perlindungan aset pemerintah daerah dan desa, serta kepastian penyelesaian administrasi bagi seluruh pihak yang terdampak.
Catatan redaksi: Agar benar-benar memenuhi prinsip cover both sides, berita ini masih perlu dilengkapi konfirmasi dari:
-
Kepala desa atau pemerintah desa yang TKD-nya terdampak, mengenai jumlah lahan dan perkembangan penyelesaiannya.
-
Dinas terkait/BPKAD mengenai status aset Pemkab dan mekanisme penyelesaian.
-
Pihak pelaksana atau pengelola proyek tol mengenai target pemanfaatan ruas tol saat Natal dan Tahun Baru.
Bagian tersebut penting agar berita tidak hanya memuat pernyataan pemerintah, tetapi juga menghadirkan perspektif pihak desa dan pelaksana proyek secara berimbang.




























