JIKA ADA YANG MEMINTA SUMBANGAN ATAS NAMA MEDIA INI,

SEGERA LAPORKAN KE PIHAK BERWAJIB,

KARENA ITU PENIPUAN

Wartawan Investigasi

Pencari Bukti Yang Tersembunyi

TIGA RAPERDA DISEPAKATI, PUBLIK DORONG PEMKAB DAN DPRD SUKABUMI PASTIKAN IMPLEMENTASIAT

SUKABUMI– Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama DPRD Kabupaten Sukabumi menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna pengambilan keputusan dan persetujuan bersama yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026).

 

Tiga Raperda yang disepakati meliputi Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Raperda tentang Desa, serta perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

 

Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, persetujuan regulasi tidak hanya dituntut selesai pada tahapan pembahasan dan pengesahan, melainkan juga perlu diikuti pelaksanaan yang transparan, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

 

Bupati Sukabumi H. Asep Japar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi serta kerja sama selama proses pembahasan ketiga Raperda tersebut.

 

Menurutnya, Raperda tentang Desa diharapkan menjadi landasan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa, mencakup kewenangan, pengelolaan keuangan dan aset, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat.

 

“Regulasi ini diharapkan mampu mendorong pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” ungkapnya.

 

Sementara itu, perubahan keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016 mengatur peningkatan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari tipe C menjadi tipe A. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan urusan pertanahan dan tata ruang sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

 

Di sisi lain, persetujuan APBD Tahun Anggaran 2027 telah melalui tahapan evaluasi Gubernur Jawa Barat serta penyempurnaan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

 

Meski demikian, implementasi APBD 2027 nantinya menjadi salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian bersama. Pengelolaan anggaran diharapkan mengedepankan kebutuhan masyarakat, pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta efektivitas penggunaan keuangan daerah.

 

DPRD sebagai lembaga legislatif juga memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan yang telah disepakati dapat direalisasikan sesuai perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Bupati berharap ketiga Raperda tersebut tidak sekadar menjadi produk hukum, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarokah).

 

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Bupati Sukabumi dan pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi.

 

Dengan disepakatinya ketiga Raperda tersebut, masyarakat kini menantikan tindak lanjut pemerintah daerah, khususnya terkait transparansi pengelolaan APBD, penguatan pemerintahan desa, serta peningkatan kualitas pelayanan di bidang pertanahan dan tata ruang.(Alfi yonimar)

 

 

Berita Terkait