Warta.in, Purwakarta – Ketua DPC Repdem Kabupaten Purwakarta, Asep Yadi Rudiana atau yang akrab disapa Asep Bentar, menyoroti kinerja Koordinator Wilayah (Korwil) yang dinilai kurang responsif dalam membangun koordinasi dan komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun DPRD Kabupaten Purwakarta.
Menurut Asep Bentar, keberadaan Korwil seharusnya menjadi jembatan komunikasi dan koordinasi antarinstansi guna mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai program pemerintah. Namun, dalam praktiknya, ia menilai koordinasi yang diharapkan belum berjalan optimal.
“Kami melihat Korwil saat ini sulit diajak berkoordinasi dan berkomunikasi, terutama terkait kebutuhan data-data SPPG yang dibutuhkan oleh OPD maupun DPRD Kabupaten Purwakarta. Padahal data tersebut sangat penting sebagai dasar perencanaan, pengawasan, dan pengambilan kebijakan,” ujar Asep Bentar.
Ia menegaskan, minimnya keterbukaan informasi dan lemahnya koordinasi dapat berdampak pada terhambatnya pelaksanaan regulasi serta mengganggu jalannya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing lembaga.
“Ketika data yang dibutuhkan sulit diperoleh dan komunikasi tidak berjalan baik, maka proses kerja menjadi terhambat. Akibatnya, OPD maupun DPRD tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Asep Bentar juga meminta Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk segera melakukan evaluasi terhadap pola koordinasi lintas sektor agar tidak menimbulkan hambatan birokrasi yang berlarut-larut. Menurutnya, sinergitas antarinstansi merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai ego sektoral atau lemahnya komunikasi justru menghambat pelayanan publik. Semua pihak harus membuka ruang koordinasi seluas-luasnya demi kepentingan masyarakat Purwakarta, terlebih MBG merupakan Program Strategis Nasional,” tegasnya.
DPC Repdem Purwakarta berharap persoalan tersebut segera mendapat perhatian dari pihak terkait sehingga mekanisme koordinasi antar lembaga dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel demi mendukung kelancaran program-program pemerintah daerah.
