Warta.in, Purwakarta – DPC PWRI (Persatuan Wartawan Republik Indonesia) Kabupaten Purwakarta menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Purwakarta yang dinilai belum memberikan perhatian serius dan maksimal terhadap perlindungan keselamatan para pekerja pengelola sampah, khususnya terkait penyediaan Alat Pelindung Diri (APD).
Menurut Ketua PWRI, para pekerja pengelola sampah merupakan garda terdepan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Namun ironisnya, mereka masih ditemukan bekerja dengan perlindungan yang minim, meski setiap hari harus berhadapan dengan berbagai risiko kesehatan akibat paparan sampah dan lingkungan kerja yang tidak sehat.
Ketua DPC PWRI Purwakarta, Didi, mengaku telah lama memperhatikan kondisi tersebut dan menilai situasi yang terjadi sangat memprihatinkan.
“Sudah lama sekali saya memperhatikan hal ini. Sungguh miris ketika melihat mereka bekerja tanpa perlindungan APD yang maksimal. Seharusnya mereka dilengkapi masker, sarung tangan, dan sepatu bot. Faktanya sungguh tragis,” tegas Didi.
Ia menegaskan, penyediaan APD bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi para pekerja yang setiap hari menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat.
Menurutnya, keprihatinan yang disampaikan PWRI diharapkan menjadi perhatian serius bagi dinas terkait agar segera melakukan evaluasi dan perbaikan.
“Keprihatinan kami ini semoga menjadi catatan khusus, terutama bagi dinas terkait. Ke depan harus ada perubahan yang lebih baik, mengingat potensi risiko yang mereka hadapi sangat tinggi setiap hari saat bergelut dengan sampah dan bau yang menyengat,” ujarnya.
Didi juga mempertanyakan minimnya perlindungan yang diberikan kepada para pekerja, padahal aspek keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi.
”Sudah saatnya ada tindakan nyata, bukan sekadar wacana. Negara wajib hadir dalam persoalan seperti ini. Ataukah ini merupakan bentuk pembiaran dari pihak yang semestinya bertanggung jawab?” katanya.
Ia bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai gambaran lemahnya tata kelola yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Miris, tragis. Inilah panggung terbuka yang sengaja dipertontonkan. Salah satu bukti ketidakmampuan dalam tata kelola. Terpampang jelas, mereka dibiarkan bekerja tanpa empati dan tanpa kepastian perlindungan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada pejabat terkait belum mendapatkan tanggapan maupun keterangan resmi.
Di akhir pernyataannya, Didi berharap persoalan ini segera mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta, termasuk Bupati Purwakarta, Om Zein.
“Saya sangat tidak yakin jika tidak ada alokasi anggaran untuk APD. Persoalan perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja merupakan hal yang paling asasi dan substansial. Kecerobohan maupun kelalaian seperti ini harus segera ditangani,” pungkasnya.
