NISEL — Warta.in SDN 078466 Tuhegafoa Boronadu disorot. Kepsek Yaatulo Hulu jadi perhatian warga atas *dugaan* gelembungkan jumlah siswa fiktif, *dugaan* data honor guru bodong, kedisiplinan guru bobrok, sampai *dugaan* penyelewengan Dana BOS.
Laporan warga: KBM tidak maksimal karena *dugaan* guru sering mangkir. Sumber internal tambah: data Dapodik *diduga digelembungkan* tidak sesuai siswa riil. Nama penerima honor guru pun *diduga fiktif* masuk laporan. Kalau *dugaan* benar, selisih data rawan jadi celah sedot dana negara.
Kadis Pendidikan Nisel tegas: “Laporan *dugaan* warga kami terima. Tim turun cek lapangan minggu ini. BOS itu uang rakyat, wajib patuh UU Tipikor 31/1999 jo 20/2001, PP 48/2008, Permendikbud 63/2022.”
Soal data fiktif, Kadis keras: “Kalau *terbukti ada unsur* buat data guru/siswa fiktif lalu cairkan BOS, itu rawan pidana Tipikor. Ada unsur melawan hukum + rugikan keuangan negara. Sanksinya disiplin ASN, administrasi, sampai hukum.”
*Konfirmasi sudah dilakukan*. Redaksi http://DiscoveryNews.id dan pelapor sudah WhatsApp Kepsek Yaatulo Hulu untuk hak jawab. Hingga berita naik, klarifikasi masih ditunggu. Asas praduga tak bersalah tetap kami pegang.
Kadis pastikan: “Kami panggil Kepsek Yaatulo Hulu + bendahara BOS. Absensi, SPJ, Dapodik, jumlah siswa riil kami cocokkan dengan fakta lapangan. Kalau *dugaan terbukti* dan ada kerugian negara, langsung kami serahkan ke APH. Kejari Nisel silakan audit forensik.”
Warga Boronadu desak: “Sekolah untuk anak, bukan main data. Guru hadir, siswa nyata, dana sampai. *Dugaan* ini harus diusut tanpa kompromi.”
Kadis tutup: “Warning untuk semua Kepsek se-Nisel. Jujur, tertib, transparan. Main-main sama dana anak = hadapi hukum Tipikor.
