Nias Barat,Warta.in Di atas kertas, anggarannya megah. Di lapangan, ceritanya lain.
Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat mengelola pagu belanja fantastis pada Tahun Anggaran 2025: Rp268.966.474.587,00. Hampir Rp269 miliar. Realisasi belanjanya sudah mencapai Rp203.508.951.345,00.
Rp203 miliar uang negara sudah dibelanjakan. Tapi pelayanan kesehatan Nias Barat masih jalan di tempat.
Fakta ini yang membuat publik geram. Anggaran jumbo tidak berbanding lurus dengan mutu layanan.
Berdasarkan dokumen Rincian APBD yang dikantongi Warta.in ada empat pos anggaran yang jadi sorotan utama dan dinilai janggal.
Pertama, proyek raksasa pengembangan rumah sakit. Pagu anggarannya Rp150.333.651.090,00. Satu pos ini saja menghabiskan 56 persen dari total anggaran Dinkes. Realisasinya Rp99.918.041.080,00.
Hampir Rp100 miliar digelontorkan. Namun kondisi Rumah Sakit Pratama Nias Barat hingga kini masih dikeluhkan. Fasilitas belum lengkap, pelayanan belum maksimal. Publik bertanya: bangunan apa yang dibangun dengan Rp100 miliar itu?
Kedua, pengadaan alat kesehatan. Anggarannya Rp21.734.181.910,00 dengan realisasi Rp21.713.446.844,00. Serapannya 99,9 persen. Sempurna di laporan keuangan.
Tapi di puskesmas, warga masih mengeluh alat minim. Di rumah sakit, alat canggih yang dijanjikan tak kunjung terlihat. Alkes apa yang dibeli dengan Rp21,7 miliar itu? Merk apa? Di mana barangnya sekarang?
Ketiga dan keempat, operasional puskesmas Rp9.812.857.380,00 dan logistik medis Rp6.445.583.500,00.Dua pos yang seharusnya paling dirasakan rakyat. Faktanya, keluhan obat kosong dan pelayanan puskesmas yang terbatas masih jadi cerita harian warga kepulauan.
Kejanggalan inilah yang membuat desakan audit menguat.
Masyarakat Nias Barat kini meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan. Kejaksaan Agung diminta tidak tutup mata. Audit ulang secara menyeluruh harus dilakukan.
“Kami minta Kejagung dan BPK periksa. Bongkar RAB-nya, cek fisik bangunannya, cek faktur alkesnya. Jangan sampai anggaran kesehatan yang seharusnya untuk nyawa rakyat, jadi bancakan,” ujar sumber terpercaya Warta.in dari kalangan tokoh masyarakat Nias Barat, Senin 29 September 2026.
Menurutnya, pola penyerapan anggaran yang hampir 100 persen pada pos alkes justru patut dicurigai. Belanja yang terlalu sempurna seringkali tidak wajar.
Dikonfirmasi, bungkam.
Tim media Tim media telah berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat terkait rincian penggunaan anggaran fantastis tersebut. Konfirmasi dilayangkan melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon pada Senin 29 September 2026.
Namun hingga berita ini ditayangkan, yang bersangkutan tidak menjawab. Tidak ada klarifikasi, tidak ada penjelasan. Pesan hanya dibaca, telepon tidak diangkat.
Sikap bungkam ini justru menambah tanda tanya besar publik. Ada apa dengan anggaran Rp268 miliar itu? Mengapa pejabat terkait memilih diam saat dimintai penjelasan soal uang rakyat?
Warta.in menilai, transparansi adalah kunci. Bupati Nias Barat dan Kepala Dinas Kesehatan wajib membuka dokumen pengadaan ke publik. Siapa rekanan proyek rumah sakit Rp150 miliar itu? Siapa pemenang tender alkes Rp21,7 miliar itu? Apakah prosesnya sudah sesuai aturan?
Sektor kesehatan adalah sektor paling sensitif. Ini bukan soal jalan rusak atau gedung mangkrak. Ini soal nyawa. Uang Rp268 miliar itu adalah uang rakyat yang sedang sakit dan butuh obat.
Jika tidak ada penjelasan, maka kecurigaan publik akan semakin liar dan Aparat Penegak Hukum dinilai wajib turun tangan.
Catata,Dibuka Koreksi Dan Hak Jawab 2×24.
Penulis: Tim
Warta.in
