Warta.in – Lebong.
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2AKB) agar meningkatkan keseriusan dalam menangani berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual yang menimpa kelompok rentan.
Tidak hanya itu, DPRD juga mendorong agar proses pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Lebong dapat segera direalisasikan.Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Lebong, Gunadi Mursalin, S.Sos., didampingi anggota Komisi II, Rozi Evandri dan Asniwati, dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama jajaran Dinas P3P2AKB Kabupaten Lebong.
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat internal DPRD Lebong pada Senin (21/9), mulai pukul 14.30 WIB tersebut, membahas berbagai persoalan serta kendala yang dihadapi dinas dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.Dalam hearing tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas P3P2AKB Lebong, Eropa, SKM., M.E., memaparkan sejumlah hambatan yang selama ini memengaruhi pelaksanaan program di instansinya.
Salah satu kendala utama yang disampaikan adalah terbatasnya ketersediaan anggaran untuk mendukung kegiatan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi dinas dalam mengoptimalkan penanganan kasus serta menjalankan program perlindungan bagi korban.
Eropa menjelaskan, pihaknya saat ini masih menunggu penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Anggaran tersebut nantinya diharapkan dapat mendukung penanganan kasus kekerasan sekaligus membiayai berbagai persiapan pembentukan UPTD PPA.
“Kami masih menunggu terbitnya DPA APBD Perubahan 2026. Di sana terdapat alokasi anggaran yang sebagian nantinya akan kami gunakan untuk menangani berbagai kasus kekerasan, sekaligus membiayai persiapan percepatan pembentukan UPTD PPA di Kabupaten Lebong,” jelas Eropa di hadapan anggota Komisi II DPRD Lebong.
Menanggapi pemaparan tersebut, Komisi II DPRD Lebong menyampaikan sejumlah rekomendasi agar keterbatasan anggaran tidak menghambat upaya penanganan dan perlindungan terhadap perempuan maupun anak yang menjadi korban kekerasan.
DPRD berharap Dinas P3P2AKB tetap mengoptimalkan pengawasan, pelayanan, serta pendampingan terhadap masyarakat yang membutuhkan perlindungan, sembari mendorong percepatan realisasi anggaran melalui APBD Perubahan Tahun 2026.
Pembentukan UPTD PPA juga menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut. Keberadaan unit pelayanan ini diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan, penanganan, dan pendampingan bagi perempuan serta anak korban kekerasan di Kabupaten Lebong.
(Tim Redaksi)
