Dirjen Perkebunan, Kementan Wajib Bertanggung Jawab Atas Kacau Balau KBD Subang.
Subang Warta In, Salah satu Program strategis Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, Kebun Bibit Dasar/KBD Tebu 2026 di Kabupaten Subang terancam gagal total. Proyek 100 hektare senilai miliaran rupiah itu dikerjakan pihak ketiga/PT pemenang tender, bukan Kelompok Tani Penangkar yang sudah bersertifikat, di lahan yang dinilai tidak cocok untuk tebu.
Program KBD merupakan program nasional tahun 2026 dengan alokasi 100 hektare per kabupaten di Jawa Barat, program ini tersebar di 4 kabupaten: Subang, Indramayu, Majalengka, dan Cirebon. Tujuannya untuk menjamin ketersediaan bibit tebu unggul bersertifikat.
Namun di Kabupaten Subang, pelaksanaan KBD justru menimbulkan masalah, program yang dilaksanakan di lahan PTPN seluas 100 Ha dengan nilai sewa Lahan senilai Rp 1 Miliar ke PTPN ini akan di ganti oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi penolakan terhadap alih fungsi lahan ini dinilai sejalan dengan sikap konsisten Dedi Mulyadi yang sejak beberpa tahun terakhir kerap mengkritik perubahan kawasan perkebunan teh menjadi komoditas lain karena dinilai meningkatkan resiko kerusakan lingkungan dan bencana Hidrometeorologi di wilayah Jawa Barat.
Disisi lain, pihak pelaksana program PT Berkah Monara Nusantara (BMN), menjelaskan bahwa penanaman tebu yang dilakukan merupakan bagian dari program pembenihan tebu nasional yang ditugaskan oleh kementrian pertanian.
Kusnadi selaku aktifis lingkungan hidup subang menyambut gembira kabar tersebut saya Bangga dengan langkah Gubernur karena kawasan tersebut merupakan benteng konsevasi yang tidak boleh dikorbankan hanya demi kepentingan ekonomi jangka pendek, hilangnya perkebunan Teh dikawasan tersebut dikhawatirkan akan meningkatkan acaman banjir, longsor serta menurunkan daya tarik wisata alam dikawasan tersebut , bahkan Bupati subang pun Reynaldy Putra sudah memberikan statemen bahwa “subang selatan tetap menjadi kawasan perkebunan Teh dan Nanas Jangan dipaksakan untuk komoditas lain”.
Kusnadi menambahkan kegagalan program ini tidak lepas dari tanggung jawab Ditjen perkebunan dalam hal ini Direktur perbenihan, pertama dengan diberikan nya program ini ke pihak pengusaha tentu dari sisi anggaran ini akan sangat membengkak kenapa tidak diberikan ke kelompok petani tebu apalagi dikabuoaten Subang sudah ada kelompok petani tebu yang sudah mempunyai sertifikat sebagai penangkar bibit tebu, kemudian juga pengawasan atau pendampingan tentunya Bidang perbenihan Ditjen perkebunan sebelum progran ini diluncurkan lokasi KBD seharusnya di kaji dulu apa layak dan cocok ditanamai tebu kalaupun dipaksakan saya yakin hasil nya tdk akan Optimal.
“Ini jadi pertanyaan besar, kenapa program ini diberikan pelaksanan nya kepada perusahaan/PT kenapa tidak oleh kelompok petani tebu yang sudah legal sebagai penangkar. Dari segi biaya, efektivitas, dan keberlanjutan, akan lebih hemat dan tepat sasaran jika diberikan ke kelompok,”
Kejanggalan lain muncul dari sisi teknis lahan. Lokasi KBD yang dikerjakan PT BMN berada di wilayah Jalan Cagak, Subang. Berdasarkan temuan di lapangan, wilayah tersebut secara agroklimat lebih cocok untuk tanaman teh, bukan tebu.
Padahal, anggaran untuk program KBD tidak sedikit. Sebagai pihak pelaksana kebijakan di tingkat pusat, Direktur Perkebunan Kementan dinilai wajib bertanggung jawab penuh atas potensi kegagalan program di Subang.
Kusnadi menambahkan saya menduga bahwa rencana dimunculkan nya program KBD ini, menurutnya adalah rencana yang sudh direncanakan sebelum nya, ini penghamburan uang Negara anggaran tidak sedikit apalagi program ini ada di 4 Kabupaten, tentunya anggaran mencapai puluhan Miliar, saya berharap pihak Kejaksaan Agung bisa menelusuri awal mula nya program KBD ini sampai pengerjaannya dilaksanakan oleh pihak swasta/ perusahaan, kenapa tidak diserahkan saja ke penangkar bibit tebu yang ada di daerah yang sudah jelas Profesionalitas dibidang nya.
(RB)
