JIKA ADA YANG MEMINTA SUMBANGAN ATAS NAMA MEDIA INI,

SEGERA LAPORKAN KE PIHAK BERWAJIB,

KARENA ITU PENIPUAN

Wartawan Investigasi

Pencari Bukti Yang Tersembunyi

PT Qisut Anugerah Pertanyakan Pembayaran Tagihan Proyek di Maluku Utara

Maluku Utara – Persoalan pembayaran tagihan pekerjaan pembangunan di Maluku Utara menjadi perhatian setelah PT Qisut Anugerah disebut belum menerima hak pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Perusahaan tersebut berharap PT HK dan PP Urban segera menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan kontrak yang berlaku.

Tim Warta.in menyampaikan keprihatinan atas persoalan tersebut. Mereka meminta Kementerian BUMN serta pihak-pihak terkait turun tangan untuk membantu mendorong penyelesaian persoalan pembayaran yang dialami PT Qisut Anugerah.

“Kami meminta agar para pihak terkait segera menyelesaikan persoalan ini. Negara hadir bukan hanya ketika membahas pajak, tetapi juga harus mendengarkan jeritan para pengusaha yang sedang memperjuangkan hak pembayarannya,” ujar perwakilan Tim Warta.in.

Sementara itu, Pangalila turut menyampaikan kekecewaannya atas kondisi tersebut. Menurutnya, persoalan pembayaran ini perlu mendapatkan perhatian serius, terlebih apabila melibatkan perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan proyek pembangunan yang dibiayai negara.

“Miris rasanya jika perusahaan yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan, terlebih yang berkaitan dengan pembiayaan negara, masih belum menyelesaikan pembayaran kepada PT Qisut Anugerah. Kami berharap ada kejelasan dan penyelesaian,” ungkap Pangalila.

Ia menilai penyelesaian kewajiban pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan dunia usaha. Sebab, keterlambatan pembayaran berpotensi berdampak terhadap keberlangsungan usaha, arus kas perusahaan, hingga pemenuhan kewajiban kepada pihak lain.

Meski demikian, penyelesaian persoalan tersebut perlu dilakukan secara terbuka dengan mengedepankan dokumen kontrak, bukti pekerjaan, proses penagihan, serta mekanisme pembayaran yang telah disepakati para pihak.

Menunggu Klarifikasi Para Pihak

Untuk menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan (cover both sides), PT HK dan PP Urban perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan mengenai duduk perkara tagihan PT Qisut Anugerah.

Beberapa hal yang perlu diklarifikasi antara lain status pekerjaan, nilai tagihan yang dipersoalkan, tahapan administrasi pembayaran, kemungkinan adanya kendala teknis maupun kontraktual, serta langkah penyelesaian yang telah atau akan dilakukan.

Kementerian BUMN dan instansi terkait juga diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai kewenangan serta mekanisme pengawasan apabila persoalan tersebut berkaitan dengan perusahaan BUMN atau proyek yang menggunakan pembiayaan negara.

Tim Warta.in berharap seluruh pihak dapat duduk bersama mencari solusi agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum.

“Setidaknya keadilan harus terlihat. Jangan sampai pengusaha yang sudah melaksanakan pekerjaan justru harus berjuang terlalu lama untuk mendapatkan haknya. Kami berharap negara benar-benar hadir memberikan solusi,” tutupnya.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari PT HK, PP Urban, maupun pihak PT Qisut Anugerah terkait rincian nilai tagihan dan perkembangan penyelesaiannya masih perlu dikonfirmasi.(Alfi yonimar)

Berita Terkait