Babat kecamatan penukal kabupaten pali — diduga Pengelolaan Dana Desa Babat Tahun Anggaran 2023 dengan total pagu sebesar Rp1.111.262.000 kini menjadi sorotan. Sejumlah pos anggaran dinilai perlu penjelasan terbuka, rinci, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Langkah konfirmasi ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara di tingkat desa.
Salah satu poin paling mencolok adalah dominasi anggaran pada pembangunan balai desa yang mencapai Rp571.837.094, atau lebih dari 50 persen total dana desa. Besarnya alokasi pada satu kegiatan tersebut memicu pertanyaan serius terkait urgensi prioritas pembangunan dibanding kebutuhan masyarakat lainnya. Selain itu, diminta penjelasan lengkap mulai dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), volume pekerjaan, progres fisik, hingga pihak pelaksana serta mekanisme penunjukannya.
Selain itu, anggaran ketahanan pangan desa sebesar Rp314.681.800 juga menjadi perhatian. Hingga kini belum jelas program konkret apa yang direalisasikan, siapa saja yang terlibat, serta siapa penerima manfaatnya. Indikator keberhasilan program serta laporan kegiatan yang dapat diverifikasi langsung di lapangan juga menjadi bagian dari sorotan.
Tak kalah penting, penggunaan anggaran dalam kategori “keadaan mendesak” sebesar Rp129.600.000 dinilai perlu penjelasan detail. Dasar penetapan kondisi mendesak, rincian penerima bantuan, serta transparansi dalam penyaluran menjadi hal yang wajib dijelaskan secara terbuka.
Sementara itu, penyertaan modal sebesar Rp95.000.000 juga dipertanyakan alokasinya. Apakah dana tersebut disalurkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau unit usaha lain, serta bagaimana perkembangan usaha dan laporan pertanggungjawaban keuangannya.
Di sisi lain, minimnya alokasi anggaran untuk transparansi publik yang hanya sebesar Rp7.746.506 memunculkan kekhawatiran akan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pertanyaan muncul apakah masyarakat telah memperoleh informasi utuh terkait APBDes dan realisasinya, serta media apa saja yang digunakan untuk publikasi.
Program desa siaga kesehatan dengan anggaran Rp47.190.000 juga diminta penjelasan terkait kegiatan yang telah dilaksanakan dan output nyata yang dirasakan masyarakat. Begitu pula dengan anggaran operasional pemerintah desa sebesar Rp33.000.000 yang perlu dirinci penggunaannya guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan sumber anggaran lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Babat masih dinantikan memberikan keterangan resmi. Publik berharap adanya penjelasan terbuka sebagai bentuk tanggung jawab atas pengelolaan dana desa yang bersumber dari keuangan negara.
