NIAS BARAT, Warta.in – Bupati Nias Barat dan Dinas Peternakan harus jawab!
Lagi-lagi program ketahanan pangan lewat _BUMDES_ berujung petaka. Di _Desa Lahagu, Kecamatan Mandrehe Utara_, 4 ekor babi milik BUMDES Cempaka mati mendadak tanpa ada penanganan.
Yang lebih miris: kemana dokter hewan pemerintah Kabupaten Nias Barat?
*Video viral: babi mati, warga panik*
Kabar ini viral di grup WhatsApp “Nias Barat Milik Kita”, Rabu 19 Agustus 2026.
Warga Hartaeli Lahagu mengunggah video 42 detik bangkai babi dan menulis:
“Saya rasa pada ketahanan pangan tahun 2025 bukan keuntungan yang ada, tetapi kehancuran dana BUMDES yang ada, karena sudah empat ekor babi mati.”
Kematian massal ini menimbulkan tanya besar. Apakah ternak BUMDES pernah dibawa ke rumah sakit hewan? Apakah ada dokter hewan yang memeriksa?
*Ada dokter hewan, tapi kerjanya dimana?*
Pemerintah Kabupaten Nias Barat pasti memiliki _dokter hewan ASN_ dan fasilitas kesehatan hewan. Itu fasilitas yang dibayar dari pajak rakyat.
Namun fakta di lapangan: zonk!
Saat BUMDES kesusahan, saat ternak mati satu per satu, _tidak ada satupun dokter hewan yang datang_.
Ini pelanggaran nyata terhadap _Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 20_ yang mewajibkan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan BUMDES, termasuk aspek kesehatan ternak.
Juga bertentangan dengan _UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan_ yang mengamanatkan pemerintah wajib menjamin kesehatan ternak masyarakat.
*Dana desa hangus, kesehatan ternak rakyat diabaikan?*
Dana untuk pengadaan babi ini adalah _dana desa TA 2025_. Artinya _uang rakyat_.
Jika dari awal ada pendampingan dokter hewan, ada vaksin, ada pengawasan, maka 4 ekor babi ini tidak akan mati sia-sia.
Ini pertanyaan kritis untuk Bupati Nias Barat:
1. Dimana dokter hewan pemerintah kabupaten?
2. Apakah BUMDES Cempaka pernah dilayani oleh rumah sakit hewan daerah?
3. Apakah pemkab benar-benar memperhatikan kesehatan ternak masyarakat Nias Barat, atau hanya saat ada bantuan saja?
*Tuntutan tegas warga*
“Harapan kami sebagai masyarakat, kami mohon kepada dinas terkait untuk menangani dan memberikan solusi pada penyakit ternak babi tersebut,” ujar Hartaeli.
Warga menuntut:
1. Dokter hewan turun hari ini juga ke Desa Lahagu
2. Audit kenapa tidak ada pencegahan sejak awal
3. Beri ganti rugi dan bantuan obat/vaksin gratis
4. Jangan jadikan BUMDES sebagai proyek yang dibiarkan mati
Jika pemerintah daerah terus bungkam, maka ini bukan lagi gagal program. Ini pembiaran dan kelalaian yang merugikan negara dan rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Nias Barat dan Kepala Dinas Peternakan belum memberikan jawaban.
Catatan
Warta.in,Masyarakat menuntut transparansi. Rakyat berhak tahu kemana saja dokter hewan ASN digaji selama ini.
*Reporter: Tim Investigasi Warta.in*
*Editor : SH.
