PALEMBANG — (24 Agustus 2026) Di tengah kepungan algoritma media sosial dan gaya hidup global, Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Selatan menyerukan gerakan nasional penguatan budaya Nusantara. PKC PMII Sumsel menilai, degradasi karakter generasi muda hari ini berakar dari hilangnya koneksi mereka dengan nilai kearifan lokal. Budaya tidak boleh lagi sekadar diposisikan sebagai tontonan seremonial masa lalu, melainkan fondasi utama masa depan kebangsaan.
Warta.in
Ketua Bidang Pendidikan, Pengembangan Akademik, dan Profesi PKC PMII Sumsel, M. Alva Rezy, menegaskan bahwa derasnya arus digitalisasi bukan merupakan ancaman yang harus dihindari. Sebaliknya, kemajuan teknologi harus direbut oleh generasi muda sebagai ruang baru untuk mendokumentasikan, mengemas, dan menggaungkan kebudayaan lokal ke panggung dunia internasional.
Menolak Jadi Objek, Pemuda Harus Jadi Sutradara Budaya”Generasi muda tidak boleh diposisikan hanya sebagai objek pelestarian budaya yang pasif. Mereka harus menjadi aktor utama yang mampu mengemas budaya Nusantara dengan pendekatan kreatif dan relevan. Media sosial, teknologi digital, industri kreatif, dan pendidikan harus menjadi ruang strategis untuk menghidupkan kembali kebudayaan kita,” ujar Alva Rezy dalam keterangannya di Palembang.
Menurutnya, krisis identitas yang melanda sebagian pemuda saat ini dipicu oleh kecenderungan mengadopsi budaya luar tanpa adanya filter karakter yang kuat. Akibatnya, nilai-nilai fundamental seperti gotong royong, toleransi, dan kesantunan perlahan mulai luntur digantikan oleh individualisme digital.
Otak Pintar Saja Tidak Cukup: Rapor Merah Pendidikan Tanpa Karakter PMII Sumsel juga menyoroti arah sistem pendidikan nasional saat ini. Pendidikan yang terlalu berorientasi pada pencapaian akademik dan angka-angka dinilai gagal melahirkan manusia yang utuh jika mengabaikan lingkungan sosial-budayanya.
“Kalau pendidikan hanya menghasilkan generasi yang pintar secara akademik tetapi kehilangan identitas dan kepedulian terhadap lingkungan sosial-budayanya, maka ada yang perlu kita evaluasi. Pendidikan harus mampu melahirkan manusia yang berpengetahuan sekaligus berkarakter dan memahami akar kebangsaannya,” tegas Alva.
Ia menambahkan, keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia—mulai dari bahasa daerah hingga tradisi adat—merupakan modal sosial terbesar untuk merekatkan persatuan. Di bawah payung Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan tersebut seharusnya memperkaya cara pandang inklusif, bukan justru memicu fragmentasi sosial.
Mendesak Pemerintah: Dorong Regulasi Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Melihat urgensi tersebut, PKC PMII Sumsel mendesak pemerintah—baik di tingkat pusat maupun daerah—untuk segera merestrukturisasi kebijakan kebudayaan. Kebijakan konvensional yang hanya fokus pada aspek “pelestarian” (keeping) harus diubah menjadi “pengembangan dan pemberdayaan” (developing).
Pemerintah diminta memberikan ruang yang lebih luas serta insentif bagi komunitas budaya, seniman, akademisi, dan organisasi kepemudaan untuk terlibat aktif. Salah satu strategi konkret yang ditawarkan adalah mengawinkan kebudayaan dengan sektor ekonomi kreatif. Kebudayaan Nusantara harus bertransformasi menjadi komoditas inovasi, pariwisata modern, dan instrumen diplomasi internasional tanpa kehilangan jati diri aslinya.
“Kita ingin budaya Nusantara tetap hidup, tetapi bukan berarti harus membeku. Budaya harus mampu berkembang, beradaptasi, dan menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Inilah yang harus menjadi tugas bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan generasi muda,” pungkas Alva menutup pernyataannya.
(Randi)
