Warta.in//PALI, 9 September 2026 – Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kini telah mencapai level yang mengkhawatirkan. Menanggapi situasi krisis ini, Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sumatera Selatan melayangkan desakan keras kepada Bupati PALI, Asgianto, untuk segera menghentikan sementara aktivitas Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di seluruh satuan pendidikan yang terdampak.
Kondisi udara yang kian memburuk dinilai bukan lagi sekadar masalah pencemaran lingkungan biasa, melainkan sudah menjelma menjadi ancaman nyata bagi kesehatan publik, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak sekolah.Keselamatan Siswa di Atas Segalanya Edo Saputra, S.Pd., perwakilan dari PKC PMII Sumatera Selatan, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memiliki keberanian dan ketegasan dalam mengambil langkah penyelamatan. Jika indikator kualitas udara menunjukkan tingkat bahaya, maka opsi menutup sekolah atau mengalihkan sistem belajar ke metode dalam jaringan (daring) adalah harga mati.
“Pemerintah jangan lamban dan menunggu sampai anak-anak jatuh sakit atau tumbang baru sibuk mengambil kebijakan. Keselamatan fisik dan mental peserta didik harus menjadi panglima dalam setiap keputusan. Di tengah situasi darurat seperti ini, pembelajaran daring bukanlah sebuah kemunduran, melainkan instrumen mitigasi risiko yang sah dan dilindungi undang-undang,” ujar Edo dengan nada tegas.
Ia menambahkan, hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan tidak boleh mengorbankan hak konstitusional mereka untuk menghirup udara yang bersih dan hidup di lingkungan yang sehat. Membiarkan siswa tetap pergi ke sekolah di bawah kepungan asap tebal tanpa adanya evaluasi berkala yang objektif dinilai sebagai bentuk pembiaran yang berisiko tinggi.
Tantang Pemerintah Buka Data ISPU Lebih lanjut, PMII Sumsel mengingatkan Pemerintah Kabupaten PALI agar tidak mengambil kebijakan publik hanya berdasarkan intuisi atau sekadar melihat tebal-tipisnya asap secara visual. Edo menuntut adanya transparansi data secara real-time terkait Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), konsentrasi partikulat (PM2.5), sebaran titik panas (hotspot), hingga grafik kunjungan pasien ISPA di puskesmas maupun rumah sakit.
“Kalau memang hasil uji laboratorium menyatakan kualitas udara di PALI masih aman, silakan buka dan tunjukkan datanya ke publik secara transparan agar masyarakat tenang. Namun, jika sebaliknya data menunjukkan udara sudah masuk kategori tidak sehat atau berbahaya, jangan ragu untuk bertindak! Kebijakan publik yang baik harus berbasis bukti (evidence-based policy), bukan sekadar menunggu gelombang keluhan masyarakat membesar di media sosial,” cecar Edo.
Lawan Normalisasi Asap Tahunan Dalam rilis tersebut, PKC PMII Sumsel juga menyoroti fenomena “normalisasi” kabut asap yang seolah-olah dianggap sebagai siklus bencana tahunan yang lumrah. PMII menilai, berulangnya bencana karhutla mencerminkan adanya kelonggaran dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum.
Edo mendesak agar dilakukan evaluasi total dan mendasar terhadap lini pencegahan dini, pengawasan konsesi lahan, kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga koordinasi lintas sektoral.“Musuh kita bersama bukan sekadar kabut asap yang tampak di mata, melainkan akar masalah yang membuat lahan-lahan kita terus terbakar setiap tahunnya. Jika pemerintah setiap tahun hanya bisa membagikan masker gratis tanpa menyelesaikan hulu persoalannya, maka pola penanganan kita gagal dan hanya bersifat reaktif belaka,” tambahnya.
Desak Langkah Nyata Bupati Di akhir pernyataannya, PMII Sumsel menekankan bahwa esensi dari sebuah kepemimpinan daerah diuji ketika daerah tersebut berada dalam situasi krisis. Bupati PALI dituntut untuk segera memimpin rapat koordinasi darurat dan mengeluarkan instruksi resmi yang jelas untuk memberikan kepastian hukum bagi para guru dan orang tua murid.
“Masyarakat dan orang tua murid butuh kepastian, bukan sekadar imbauan normatif. Kami mendesak Bupati PALI untuk segera hadir memimpin penanganan ini. Jika kondisi udara hari ini tidak sehat, liburkan PTM sekarang juga dan alihkan ke daring. Pendidikan memang penting, tetapi kesehatan dan nyawa anak-anak kita jauh lebih berharga dan tidak boleh dikorbankan,” pungkas Edo Saputra.
(Randi)
