Warta.in-JAKARTA . Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Salah satu gagasan utama yang dibawa Suyudi adalah “Polisi Bersama Masyarakat”, sebuah visi yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Konsep tersebut telah disampaikan Suyudi ketika menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR RI pada 1 Oktober 2026. Dalam gagasan tersebut, Suyudi menekankan pentingnya transformasi Polri yang tidak hanya menyentuh aspek kelembagaan, tetapi juga hubungan antara polisi dan masyarakat.
Setelah resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, Suyudi kembali menegaskan bahwa Polri harus semakin dekat dengan masyarakat, hadir di tengah warga, serta mampu memberikan respons secara cepat terhadap berbagai persoalan keamanan dan ketertiban.
Bukan Sekadar Slogan;“Polisi Bersama Masyarakat” tidak seharusnya dipahami hanya sebagai rangkaian kata atau slogan kelembagaan.Makna yang lebih penting adalah bagaimana semangat tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan nyata setiap anggota Polri ketika memberikan pelayanan, menerima pengaduan, menangani perkara, menjaga keamanan, maupun ketika berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Kadiv Humas Polri Irjen Jhonny Eddizon Isir menjelaskan bahwa semangat tersebut menggambarkan kehadiran Polri bersama masyarakat dan menempatkan kebutuhan serta kepentingan masyarakat sebagai bagian utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan konsep tersebut pada akhirnya bukan hanya dapat dilihat dari seberapa sering slogan itu disampaikan, tetapi dari seberapa jauh masyarakat merasakan perubahan dalam pelayanan dan kehadiran polisi di lapangan.
Masyarakat Menjadi Pusat Orientasi,Selama ini polisi memiliki tugas yang sangat luas, mulai dari memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan dan pengayoman, melayani masyarakat, hingga menegakkan hukum.Melalui konsep “Polisi Bersama Masyarakat”, seluruh tugas tersebut diarahkan agar semakin berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.
Artinya, ketika masyarakat datang ke kantor polisi untuk melapor, mereka membutuhkan petugas yang mau mendengar.Ketika masyarakat menghadapi persoalan keamanan, mereka membutuhkan respons.Ketika masyarakat menjadi korban tindak pidana, mereka membutuhkan perlindungan dan kepastian proses hukum.Dan ketika masyarakat menyampaikan kritik terhadap institusi kepolisian, kritik tersebut semestinya dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan.
Suyudi sendiri menegaskan bahwa kritik dan keluhan masyarakat tidak semestinya ditutup-tutupi. Menurutnya, kritik berbasis fakta dapat menjadi sistem peringatan dini bagi institusi untuk mengetahui persoalan yang perlu segera diperbaiki.
Polisi Harus Hadir, Bukan Hanya Menunggu,Salah satu makna penting dari “Polisi Bersama Masyarakat” adalah kehadiran polisi yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.Kehadiran tersebut tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan personel di tengah masyarakat secara fisik, tetapi juga kemampuan polisi untuk mendengar, memahami dan merespons persoalan warga.Masyarakat tidak selalu membutuhkan tindakan besar dari kepolisian.Dalam banyak keadaan, masyarakat hanya membutuhkan petugas yang mau menerima laporan, menjelaskan prosedur dengan bahasa yang mudah dipahami, memberikan informasi perkembangan perkara, serta tidak membuat warga merasa dipersulit ketika mencari bantuan.
Karena itu, semangat “Polisi Bersama Masyarakat” harus dapat dirasakan mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek dan jajaran Bhabinkamtibmas di desa dan kelurahan.Pelayanan Publik Menjadi Ukuran Penting,Kapolri Suyudi juga menempatkan peningkatan pelayanan publik dan penegakan hukum yang adil sebagai bagian penting dari arah kepemimpinannya. Pemerintah menyebut Suyudi berkomitmen memperkuat pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan Polri dengan masyarakat.
Dalam praktiknya, pelayanan publik yang baik dapat dilihat dari sejumlah hal sederhana namun sangat penting.Misalnya: masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, laporan diterima sesuai prosedur,petugas memberikan pelayanan secara sopan dan profesional,masyarakat mengetahui tahapan penanganan laporannya,penegakan hukum dilakukan secara adil,tidak ada perlakuan berbeda karena status sosial atau kedudukan seseorang,pengaduan masyarakat mendapatkan respons yang proporsional dan kritik mau pun masukan masyarakat dijadikan bahan evaluasi.
Hal-hal tersebut menjadi penting karena kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dibangun bukan hanya melalui keberhasilan mengungkap perkara, tetapi juga melalui pengalaman masyarakat ketika berhadapan langsung dengan polisi.
Penegakan Hukum Harus Memberikan Kepastian,“Polisi Bersama Masyarakat” juga memiliki hubungan erat dengan bagaimana penegakan hukum dilaksanakan.Masyarakat tentu berharap setiap proses hukum dilakukan secara profesional, transparan sesuai batas kewenangan, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Penegakan hukum yang adil bukan berarti setiap laporan harus berakhir dengan seseorang dinyatakan bersalah. Penegakan hukum yang adil berarti setiap laporan diperiksa berdasarkan fakta dan bukti, setiap pihak memperoleh perlakuan sesuai hukum, dan masyarakat mendapatkan penjelasan mengenai proses yang dapat disampaikan secara terbuka.
Dengan demikian, kepastian proses menjadi salah satu bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.Keamanan Bukan Hanya Tanggung Jawab Polisi,Konsep “Polisi Bersama Masyarakat” juga menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban bukan semata-mata pekerjaan polisi.
Polisi memang memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, kondisi kamtibmas yang aman dan kondusif juga membutuhkan partisipasi masyarakat.Masyarakat dapat berperan melalui kepedulian terhadap lingkungan, memberikan informasi kepada aparat apabila menemukan potensi gangguan keamanan, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta membantu menciptakan suasana yang aman dan tertib.
Dengan kata lain, hubungan polisi dan masyarakat idealnya bukan hubungan yang berjarak antara aparat dan warga, melainkan kemitraan dalam menjaga keamanan bersama.Kritik Masyarakat Jangan Dianggap Sebagai Ancaman,Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan “Polisi Bersama Masyarakat” adalah bagaimana institusi kepolisian menyikapi kritik.Kritik masyarakat tidak selalu berarti masyarakat membencipolisi. Sebaliknya,kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dapat menjadi masukan penting untuk mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan.
Karena itu, semangat yang perlu dibangun adalah bagaimana setiap kritik dapat diterjemahkan menjadi evaluasi.Jika terdapat kekurangan pelayanan, diperbaiki.Jika terdapat kesalahan prosedur, dievaluasi.Jika ada keluhan masyarakat yang dapat diverifikasi, ditindaklanjuti sesuai mekanisme.Dan apabila suatu tuduhan ternyata tidak terbukti, masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan yang proporsional.Dengan pendekatan tersebut, komunikasi antara polisi dan masyarakat dapat menjadi lebih sehat.Bhabinkamtibmas Menjadi Ujung Tombak Kedekatandengan Warga Di tingkat bawah, konsep “Polisi Bersama Masyarakat” juga sangat bergantung pada peran anggota yang bersentuhan langsung dengan warga.
Bhabinkamtibmas, personel Polsek, maupun anggota yang bertugas di lapangan merupakan wajah Polri yang paling sering ditemui masyarakat.Karena itu, keramahan, kecepatan merespons, kemampuan berkomunikasi, serta pemahaman terhadap persoalan lokal menjadi bagian penting dari keberhasilan konsep tersebut.Masyarakat akan menilai institusi Polri berdasarkan pengalaman nyata mereka ketika berinteraksi dengan anggota polisi.
Jika masyarakat merasa didengar dan dilayani dengan baik, kepercayaan akan tumbuh.Sebaliknya, jika masyarakat merasa diabaikan, dipersulit, atau tidak mendapatkan kepastian,jarak antara polisi dan masyarakat dapat semakin lebar.
“Bersama Masyarakat” Harus Terlihat dalam Tindakan Pada akhirnya, “Polisi Bersama Masyarakat” akan diuji bukan melalui banyaknya spanduk, slogan, atau pernyataan pejabat.
Konsep tersebut akan benar-benar bermakna apabila masyarakat dapat merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Polisi yang hadir ketika masyarakat mem butuhkan.Polisi yang mau mendengar ketika masyarakat menyampaikan keluhan.Polisi yang memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan. Polisi yang menjelaskan proses hukum secara proporsional.Polisi yang cepat merespons gangguan keamanan.Dan polisi yang bersedia mengevaluasi diri ketika terdapat kekurangan.
Itulah yang menjadi tantangan sekaligus harapan dari konsep “Polisi Bersama Masyarakat”.Kapolri Suyudi sendiri menegaskan bahwa polisi harus berada di tengah masyarakat dan mampu memberikan jawaban secara cepat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).
Dengan demikian, “Polisi Bersama Masyarakat” bukan sekadar perubahan narasi kepemimpinan, melainkan sebuah komitmen yang harus dibuktikan melalui pelayanan, perlindungan, pengayoman, penegakan hukum yang adil, serta keterbukaan terhadap kritik dan masukan masyarakat.Sebab pada akhirnya, kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
(Tim Redaksi)
