Menakar Komitmen Pemkab Sukabumi Jamin Program JKN: Antara Evaluasi di Ruang Rapat dan Keluhan Warga di Lapangan
Warta In Jabart | SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat evaluasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, Kamis (11/6/2026), dengan fokus utama pada sinkronisasi data penerima bantuan iuran (PBI) serta kesiapan anggaran daerah.
Di atas kertas, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga hak kesehatan masyarakat. Namun di lapangan, berbagai persoalan klasik masih terus menghantui peserta JKN, mulai dari data kepesertaan yang mendadak nonaktif hingga antrean panjang pelayanan kesehatan.
Dalam rapat tersebut, Sekda Ade Suryaman menegaskan pentingnya validasi data agar bantuan kesehatan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
“Sinergi dan validasi data menjadi kunci utama. Saya minta seluruh dinas terkait terus memperbarui dan menyinkronkan data agar layanannya tepat sasaran,” tegasnya.
Pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan kualitas pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit daerah, agar pelayanan kepada peserta JKN berlangsung cepat, responsif, dan tanpa diskriminasi.
Namun, realitas yang dirasakan masyarakat masih jauh dari harapan tersebut.
Sejumlah warga mengaku baru mengetahui status kepesertaan JKN-PBI mereka tidak aktif ketika sudah membutuhkan pelayanan medis. Kondisi ini kerap memicu kepanikan keluarga pasien karena proses pengaktifan kembali harus melalui prosedur administrasi yang memerlukan waktu.
Selain itu, keluhan mengenai panjangnya antrean pelayanan dan proses rujukan masih menjadi persoalan yang berulang. Tidak sedikit pasien yang harus menunggu berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk mendapatkan jadwal pemeriksaan lanjutan di rumah sakit rujukan.
Persoalan semakin kompleks bagi masyarakat yang tinggal di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi. Luasnya wilayah geografis membuat akses menuju rumah sakit rujukan membutuhkan biaya transportasi dan waktu tempuh yang tidak sedikit, meskipun biaya pengobatan telah ditanggung melalui JKN.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan program JKN tidak hanya terletak pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada efektivitas sistem pelayanan dan akurasi data penerima manfaat.
Evaluasi yang dilakukan Pemkab Sukabumi patut diapresiasi sebagai langkah perbaikan. Namun masyarakat tentu berharap hasil rapat tidak berhenti sebatas dokumen evaluasi atau laporan administrasi.
Ke depan, keberhasilan program JKN akan diuji dari kemampuan pemerintah menghadirkan sistem data yang terintegrasi secara real-time antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan, serta memastikan pelayanan kesehatan berjalan cepat, mudah diakses, dan bebas diskriminasi.
Sebab bagi masyarakat kecil yang sedang berjuang melawan penyakit, yang dibutuhkan bukan sekadar komitmen dalam ruang rapat, melainkan kepastian pelayanan ketika mereka datang mencari pertolongan. :::
