Warta.in, Purwakarta – Kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai belum sepenuhnya mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal, khususnya bagi pelaku UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Hal tersebut disampaikan Didi, salah seorang warga Kecamatan Pondoksalam, Purwakarta. Menurutnya, program MBG sejatinya memiliki potensi besar dalam menciptakan perputaran ekonomi baru di tingkat desa apabila seluruh pihak mampu membangun komunikasi dan kerja sama yang baik.
Menurut Didi, keberadaan dapur MBG atau SPPG idealnya tidak hanya berfokus pada pelayanan pemenuhan gizi semata, namun juga mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui pelibatan pelaku usaha lokal.
“Program MBG ini peluangnya sangat besar. Idealnya para pelaku UMKM maupun pengurus BUMDes mampu menangkap peluang tersebut sebagai ruang usaha baru yang potensial,” ujarnya.
Ia menilai, pengurus SPPG khususnya Kepala SPPG (KSPPG), harus mampu merangkul seluruh pelaku usaha lokal termasuk BUMDes agar dapat terlibat dalam rantai penyediaan kebutuhan dapur MBG.
Menurutnya, kerja sama dapat dilakukan dalam berbagai sektor, mulai dari penyediaan bahan pangan, sayuran, telur, beras, lauk-pauk, jasa distribusi hingga pengolahan produk pangan lokal sesuai kebutuhan dapur MBG.
“KSPPG harus mampu membuka ruang komunikasi dan kolaborasi. Semua pelaku usaha lokal perlu dirangkul agar bisa ikut menyediakan kebutuhan barang sesuai standar yang dibutuhkan,” katanya.
Namun demikian, Didi juga menegaskan bahwa pelaku UMKM dan pengurus BUMDes tidak boleh hanya menunggu. Mereka juga harus proaktif membangun komunikasi dan menawarkan produk unggulannya kepada pengelola SPPG.
“Pelaku UMKM maupun BUMDes juga harus proaktif. Setelah mengetahui kebutuhan dapur MBG apa saja, mereka harus berani menawarkan produk terbaiknya dengan kualitas yang sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN),” tegas Didi.
Menurut Didi, kualitas menjadi hal yang sangat penting, karena program MBG merupakan investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menyebut, makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat bukan sekadar program bantuan biasa, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi generasi penerus bangsa.
Dampak Nyata Jika Kolaborasi Terwujud
Didi menjelaskan, apabila sinergi antara SPPG, UMKM dan BUMDes dapat berjalan optimal, maka dampak positifnya akan sangat besar bagi masyarakat desa maupun daerah sekitar.
Beberapa dampak nyata yang dapat dirasakan di antaranya:
#). Meningkatkan perputaran ekonomi lokal, karena kebutuhan dapur MBG dipasok dari pelaku usaha sekitar;
#). Membuka lapangan pekerjaan baru, baik di sektor produksi pangan, distribusi maupun pengolahan bahan makanan;
#). Mendorong tumbuhnya UMKM baru, terutama usaha pangan dan pertanian;
#). Meningkatkan pendapatan petani dan peternak lokal, karena hasil produksinya terserap secara berkelanjutan;
#). Menguatkan peran BUMDes sebagai motor ekonomi desa, bukan hanya administratif tetapi benar-benar produktif;
#). Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah, sehingga ekonomi lokal menjadi lebih mandiri;
#). Menciptakan efek domino ekonomi masyarakat, mulai dari pedagang kecil, jasa transportasi hingga sektor pendukung lainnya;
#). Meningkatkan kualitas gizi masyarakat, karena bahan pangan yang digunakan dapat lebih segar dan terkontrol;
#). Dan masih banyak lagi dampak nyata yang bisa dinikmati ketika kolaborasi dan kerjasama yang sehat terwujud antara SPPG, pelaku UMKM dan BUMDES;
“Kalau pola kolaborasi ini berjalan baik, maka program MBG bukan hanya sukses dalam pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa,” pungkasnya.
