Warta.in – Lebong.
Pemerintah Kabupaten Lebong bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong terus melanjutkan tahapan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut ditandai dengan digelarnya Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kabupaten Lebong terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (26/8/2026).
Dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebong tersebut, Bupati Lebong diwakili oleh Wakil Bupati Lebong, Bambang Agus Suprabudi (Bambang ASB), S.Sos., M.Si.Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Carles Ronsen, S.Sos. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, para anggota DPRD, serta jajaran pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
Agenda utama rapat yakni mendengarkan penyampaian pandangan dan pendapat akhir dari masing-masing fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2026.Penyampaian pendapat akhir fraksi menjadi bagian penting dalam rangkaian pembahasan anggaran daerah sebelum rancangan peraturan daerah tersebut ditetapkan. Dalam kesempatan itu, lima fraksi DPRD Kabupaten Lebong menyampaikan sikap dan pandangannya, yaitu Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, serta Fraksi Gerakan Persatuan Indonesia Raya.
Berdasarkan dokumen pendapat akhir yang disampaikan, Fraksi Golkar pada prinsipnya menyatakan persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Meski demikian, Fraksi Golkar mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran hingga penghujung tahun. Percepatan realisasi program dan kegiatan serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran dinilai perlu menjadi perhatian utama.
Sementara itu, Fraksi Demokrat juga menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Fraksi ini menyoroti kemampuan keuangan daerah dan menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara cermat, terukur, serta disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas fiskal daerah.
Selanjutnya, Fraksi PKB menyampaikan persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam pandangannya, Fraksi PKB menggaris bawahi perlunya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah, mempertahankan pelaksanaan program prioritas, serta mengoptimalkan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dengan mempertimbangkan sisa waktu tahun anggaran.
Adapun Fraksi Gerakan Persatuan Indonesia Raya turut menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Fraksi tersebut berharap setiap kebijakan perubahan anggaran memiliki landasan yang jelas, disusun secara realistis, dapat dipertanggung jawabkan, dan benar-benar memberikan dampak positif bagi kepentingan masyarakat.
Dengan disampaikannya pendapat akhir dari seluruh fraksi, kelima fraksi DPRD Kabupaten Lebong pada prinsipnya menyetujui Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.Menanggapi hasil rapat paripurna tersebut, Wakil Bupati Lebong Bambang ASB menyampaikan bahwa persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan hasil dari rangkaian pembahasan dan koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif.
Menurutnya, kesepakatan yang telah dicapai bersama tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebong.
“Pemerintah Kabupaten Lebong bersama DPRD telah melalui seluruh tahapan pembahasan. Apa yang telah disepakati ini tentunya diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Lebong,” ujar Bambang ASB.
Lebih lanjut, ia berharap setelah Perubahan APBD ditetapkan, seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan ketersediaan waktu hingga berakhirnya tahun anggaran.
Melalui persetujuan bersama tersebut, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen strategis dalam memenuhi kebutuhan pembangunan daerah, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebong.
(Tim Redaksi)
