KABUPATEN SUKABUMI– Dugaan adanya bangunan rumah yang berdiri di atas atau memanfaatkan area aliran sungai di wilayah Kabupaten Sukabumi menjadi sorotan masyarakat. Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap aturan sempadan sungai, tata ruang, serta pengawasan dari instansi terkait.
Seorang warga yang menyebut dirinya Robinhud menyampaikan kritik terhadap dugaan pembangunan tersebut. Ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya instansi yang membidangi pengelolaan sumber daya air (PSDA), agar melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.
Menurut Robinhud, aturan mengenai perlindungan aliran sungai dan kawasan sempadan sungai semestinya berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan kedudukan maupun jabatan seseorang.
“Kalau memang masyarakat biasa membangun di atas kali bisa dipersoalkan, seharusnya aturan juga berlaku sama bagi siapa pun. Kami meminta PSDA Provinsi Jawa Barat maupun Gubernur Jawa Barat untuk turun tangan dan melakukan pemeriksaan,” ungkap Robinhud.
Ia juga melontarkan kritik keras terhadap sosok yang disebutnya sebagai kepala daerah. Menurutnya, seorang pemimpin seharusnya memberikan contoh dalam menaati aturan, bukan justru menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
“Jangan mentang-mentang rumah pejabat, kemudian semuanya dianggap boleh. Kalau masih kurang tempat, sekalian saja Laut Kidul dicor,” ucapnya dengan nada menyindir.
Aturan Sempadan Sungai Perlu Diperiksa
Secara regulasi, pemanfaatan ruang sungai dan kawasan sempadan sungai memiliki ketentuan tersendiri. Pemerintah perlu memastikan apakah bangunan yang dipersoalkan benar-benar berada pada badan sungai, sempadan sungai, atau lahan yang memiliki status dan perizinan tertentu.
Karena itu, pemeriksaan teknis diperlukan untuk mengetahui batas sungai, status tanah, perizinan bangunan, serta kemungkinan dampaknya terhadap fungsi aliran air dan keselamatan lingkungan.
Menunggu Klarifikasi dan Pemeriksaan Instansi
Di sisi lain, tudingan yang disampaikan masyarakat perlu diuji melalui klarifikasi kepada pihak yang disebutkan. Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi mengenai status bangunan, kepemilikan lahan, maupun dokumen perizinan yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Pihak yang disebut dalam kritik Robinhud juga perlu diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan agar pemberitaan tetap berimbang dan tidak membangun kesimpulan sebelum adanya pemeriksaan.
Masyarakat berharap PSDA Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah, serta instansi pengawasan terkait dapat melakukan pengecekan secara objektif dan transparan.
Prinsip penegakan aturan harus berlaku setara bagi seluruh warga negara, tanpa melihat jabatan, kedudukan, maupun status sosial seseorang.
redaksi:Berita ini merupakan penyampaian aspirasi dan dugaan yang disampaikan narasumber. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak yang disebutkan maupun instansi terkait.
