Hak Jawab Tak Kunjung Diberikan, Sorotan Anggaran Dinas Pertanian Sukabumi Kian Menguat
Warta In Jabar | SUKABUMI – Sorotan terhadap realisasi anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026 terus menguat. Berbagai keluhan yang berkembang di kalangan petani, mulai dari mahalnya pupuk, dominasi tengkulak, hingga efektivitas program bantuan pertanian, hingga kini belum mendapatkan penjelasan resmi yang memadai dari pihak terkait.
Upaya konfirmasi telah dilakukan guna memperoleh hak jawab dan klarifikasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi. Namun hingga berita ini diterbitkan, jawaban resmi yang dijanjikan belum juga disampaikan kepada awak media.
Salah satu Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Gilar, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat mengaku tengah menyiapkan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan.
“Ditunggu ya kang, baru saya sampaikan ke Pak Kadis tadi setelah briefing, kami lagi buat jawabannya sekarang,” ujar Gilar.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah awak media meminta penjelasan terkait realisasi anggaran, program yang telah dilaksanakan, penerima manfaat bantuan pertanian, serta langkah konkret pemerintah dalam mengatasi persoalan yang selama ini dikeluhkan petani.
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa hingga saat ini hak jawab yang dijanjikan belum juga diterima. Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat mengenai transparansi pengelolaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
Sejumlah kalangan menilai, jika seluruh program telah berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran, maka tidak ada alasan untuk menunda penyampaian informasi kepada publik. Sebaliknya, keterlambatan memberikan klarifikasi justru berpotensi memunculkan spekulasi dan memperkuat berbagai asumsi yang berkembang.
Publik menunggu jawaban atas sejumlah pertanyaan mendasar. Berapa besar realisasi anggaran yang telah terserap? Program apa saja yang telah dilaksanakan? Siapa saja penerima manfaat bantuan alsintan, benih, maupun program pemberdayaan petani? Dan yang paling penting, sejauh mana dampak program tersebut terhadap kesejahteraan petani di Kabupaten Sukabumi?
Di tengah berbagai keluhan mengenai mahalnya pupuk dan lemahnya posisi tawar petani terhadap tengkulak, transparansi menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Anggaran pertanian bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintah, melainkan menyangkut nasib ribuan petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.
Hingga berita ini ditayangkan, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi belum memberikan jawaban resmi atas pertanyaan yang diajukan. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya kepada Kepala Dinas Pertanian maupun pejabat terkait untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, dan penjelasan resmi demi menjaga prinsip keberimbangan informasi serta memberikan kepastian kepada masyarakat.
(Alfi Yonimar)l
