Warta.in, Jember – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember melakukan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai lebih dari Rp785 miliar mulai menuai kritik keras.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur mempertanyakan urgensi rencana pinjaman tersebut. Sorotan terutama diarahkan pada kondisi keuangan daerah yang disebut masih memiliki Silpa tahun anggaran 2025 mencapai lebih dari Rp648 miliar.
Kritik tersebut tidak berhenti pada pernyataan. MAKI Jatim bersama Laskar Jahanam Jember dan Forum Masyarakat Jember dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi akbar pada Senin (10/8/2026).
Aksi rencananya dipusatkan di Pendopo Kabupaten Jember dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember-Lumajang yang berada di kawasan Bakorwil Jember.
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru MAKI, mempertanyakan alasan pemerintah daerah mengambil opsi pinjaman hingga ratusan miliar rupiah di tengah adanya Silpa yang besar.
“Dari awal saya sudah heran dengan konsep rencana utang Pemkab Jember tersebut. Di tengah kenyataan berbasis data bahwa Silpa Kabupaten Jember tahun anggaran 2025 tembus Rp648 miliar lebih,” ujar Heru.
Menurut Heru, kondisi tersebut menjadi pertanyaan serius yang harus dijawab pemerintah kepada masyarakat. Terlebih, DPRD Jember sebelumnya disebut pernah mempertanyakan besarnya Silpa tersebut.
Namun kini, lanjut dia, muncul wacana pinjaman daerah dengan nilai lebih dari Rp785 miliar.
Heru bahkan menyebut situasi tersebut terkesan kontradiktif.
“DPRD Jember pernah bersurat menanyakan dasar dan alasan Silpa Kabupaten Jember tahun anggaran 2025 senilai Rp648 miliar. Sekarang justru berpotensi menyetujui rencana utang,” sindirnya.
“Bukan Ujug-Ujug Tiba-Tiba”
Heru menilai rencana pinjaman tidak seharusnya muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, arah pembangunan dan kemampuan anggaran daerah semestinya sudah dibahas dalam proses penyusunan APBD bersama antara eksekutif dan legislatif.
Jika kebutuhan pembiayaan memang belum mampu dipenuhi APBD, kata Heru, opsi pinjaman seharusnya dibahas berdasarkan kajian yang jelas sejak awal.
“Bukan ujug-ujug tiba-tiba Pemkab Jember sekarang mau berutang senilai Rp785 miliar, dan DPRD Jember terkesan manut atau nurut saja,” tegasnya.
MAKI Jatim pun mempertanyakan urgensi, dasar perhitungan, serta manfaat pinjaman tersebut bagi masyarakat Jember.
“Secara kelembagaan, MAKI Jatim jujur mempertanyakan urgensi dan alasan kuat di balik rencana utang yang sangat tiba-tiba tersebut,” imbuh Heru.
Sumber Pembayaran Utang Ikut Dipersoalkan
Persoalan semakin melebar ketika muncul penjelasan bahwa pembayaran pinjaman nantinya akan memanfaatkan sisa profit dari sistem keuangan BLUD RSUD dr. Soebandi dan RSUD Balung.
Heru menilai penjelasan tersebut harus dibuka secara terang kepada masyarakat.
Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan secara rinci mekanisme penggunaan surplus BLUD untuk membayar kewajiban pinjaman serta dampaknya terhadap kemampuan keuangan daerah.
“Jangan sampai masyarakat hanya diberikan narasi bahwa pembayaran utang tidak akan mengurangi PAD. Mekanismenya harus dibuka secara transparan,” katanya.
MAKI Jatim juga mempertanyakan posisi Sekda Jember yang memiliki peran strategis dalam TAPD.
Heru menilai Sekda semestinya dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai konstruksi kebijakan anggaran dan rencana pinjaman tersebut.
“Sekda sudah mengetahui dari awal bagaimana konstruksi arah pembangunan Kabupaten Jember. Ketika kemudian Sekda tampil menjelaskan kebijakan Bupati terkait utang, sangat wajar jika MAKI Jatim mempertanyakan lebih lebar,” ujarnya.
TP3D dan TP4D Disorot
Tak hanya soal utang, Heru juga mempertanyakan efektivitas keberadaan TP3D dan TP4D yang dibentuk Pemkab Jember.
Menurutnya, tim tersebut seharusnya mampu memberikan masukan strategis kepada pemerintah, khususnya terkait skala prioritas pembangunan dan kemampuan fiskal daerah.
Heru bahkan mendorong agar keberadaan tim tersebut dievaluasi.
“Kalau memang perannya tidak jelas dan tidak ada kontribusi nyata dalam mengawal kebijakan pembangunan Kabupaten Jember, lebih baik dievaluasi. Kalau memang tidak diperlukan, bubarkan saja,” tegasnya.
Senin, MAKI Jatim Turun ke Jalan
Seluruh persoalan tersebut akan dibawa dalam aksi akbar yang digelar MAKI Jatim bersama Laskar Jahanam Jember dan Forum Masyarakat Jember, Senin (10/8/2026).
MAKI menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, khususnya menyangkut pengelolaan keuangan dan rencana pinjaman daerah bernilai ratusan miliar rupiah.
Heru menegaskan bahwa masyarakat Jember memiliki hak untuk mengetahui secara detail dasar, tujuan, mekanisme, serta konsekuensi dari rencana pinjaman tersebut.
“Apapun arah konstruksi wajah pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, masyarakat harus mengetahui secara detail dan transparan,” tegasnya.
Ia pun memastikan aksi Senin mendatang bakal menjadi perhatian publik.
“Saya jamin heboh dan langit akan bergetar di Jember. Catat itu,” pungkas Heru MAKI.
