Warta.in, Jember – Rencana aksi demonstrasi akbar MAKI Jawa Timur (MAKI Jatim) yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung Senin (10/8/2026) di Kabupaten Jember akhirnya resmi dibatalkan.
Pembatalan tersebut disampaikan MAKI Jatim melalui pers release pada Minggu (9/8/2026), bertempat di Resto Hotel New Cempaka Hill Jember, atau tepat sehari sebelum aksi yang sebelumnya telah diagendakan.
Sebelumnya, MAKI Jatim bersama Laskar Jahanam Jember dan Forum Masyarakat Jember berencana menggelar aksi di Pendopo Kabupaten Jember dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember-Lumajang yang berada di kawasan Bakorwil Jember.
Aksi tersebut sedianya dilakukan untuk mempertanyakan rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember melakukan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai lebih dari Rp785 miliar.
Namun, setelah dilakukan komunikasi dan pertemuan dengan Bupati Jember Muhammad Fawait serta pembahasan internal, MAKI Jatim akhirnya memutuskan untuk membatalkan aksi tersebut.
Ketua MAKI Jatim, Heru MAKI, menjelaskan keputusan pembatalan bukan berarti pihaknya mengabaikan persoalan rencana pinjaman tersebut. Menurutnya, MAKI justru memilih mengubah langkah dari aksi penolakan menjadi pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
Heru mengatakan, dirinya telah bertemu langsung dengan Bupati Jember dan memperoleh penjelasan mengenai latar belakang serta konstruksi rencana pinjaman tersebut.
“Setelah menerima banyak penjelasan, kami kemudian melakukan pertemuan internal untuk menganalisa apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana rencana tersebut akan digunakan,” ujar Heru dalam pers release di Hotel New Cempaka Hill, Minggu (9/8/2026).
Sebelumnya, MAKI Jatim mempertanyakan rencana pinjaman tersebut karena di tengah wacana utang lebih dari Rp785 miliar, kondisi keuangan daerah disebut memiliki Silpa tahun anggaran 2025 yang mencapai lebih dari Rp648 miliar.
Menurut Heru, pertanyaan tersebut tetap menjadi bagian dari sikap kritis MAKI. Namun setelah mendapatkan penjelasan mengenai rencana penggunaan pinjaman, pihaknya melihat ada kepentingan pembangunan yang perlu dikawal agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Fokus Kawal Pembangunan 2027
Heru menegaskan, MAKI Jatim selanjutnya akan mengawal proses penyusunan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Jember, khususnya yang berkaitan dengan APBD tahun anggaran 2027.
MAKI juga akan mencermati proyek-proyek yang nantinya direncanakan menggunakan sumber pembiayaan dari pinjaman tersebut.
“Kami akan mengawal bagaimana program pembangunan Jember tahun 2027 dilaksanakan secara maksimal dan bagaimana kajian terhadap proyek yang bersumber dari rencana pinjaman Rp785 miliar tersebut,” tegasnya.
Menurut Heru, kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan pembatalan aksi.
Ia mencontohkan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan jalan dan penerangan jalan umum (PJU) yang dinilai masih harus mendapatkan perhatian pemerintah.
“Masyarakat Jember membutuhkan jalan, membutuhkan penerangan jalan umum. Itu yang nanti harus terlihat dalam pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2027,” katanya.
Bukan Berarti MAKI Lepas Pengawasan
Heru memastikan pembatalan aksi tidak berarti MAKI Jatim berhenti melakukan kontrol terhadap kebijakan Pemkab Jember.
Sebaliknya, pihaknya akan mengalihkan fokus pada pengawasan terhadap perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran apabila pinjaman tersebut nantinya terealisasi.
“Pembatalan aksi ini kami lakukan karena kami melihat ada kepentingan besar di balik rencana utang yang harus dikawal untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Heru juga menyampaikan bahwa keputusan pembatalan tersebut telah diteruskan kepada jajaran MAKI Jatim, termasuk rekan-rekan yang sebelumnya berencana datang dari Surabaya.
Dengan demikian, massa dan anggota MAKI yang sebelumnya bersiap bergerak menuju Jember diminta untuk tidak melanjutkan keberangkatan.
Ingatkan Jangan Jadikan Isu Politik
Dalam kesempatan tersebut, Heru juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan persoalan rencana pinjaman sebagai isu politik yang justru membingungkan masyarakat.
Menurutnya, keputusan terkait anggaran daerah tetap memiliki mekanisme pembahasan dan persetujuan antara pemerintah daerah dengan DPRD.
“Jangan kemudian membuat isu-isu yang menyesatkan masyarakat. Lebih bijaksana menyikapi ini karena ada proses pembahasan anggaran dan persetujuan DPRD,” katanya.
Heru menegaskan, MAKI Jatim akan tetap berdiri pada kepentingan masyarakat Jember dan tidak ingin persoalan tersebut ditarik ke kepentingan politik praktis.
Ia berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mengawal agar setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Sekali lagi, kami berdiri bersama masyarakat Kabupaten Jember. Yang terpenting adalah bagaimana pembangunan, kesehatan, infrastruktur dan program lainnya benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” pungkas Heru.
Dengan keputusan tersebut, aksi akbar yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Senin (10/8/2026) resmi ditiadakan. MAKI Jatim memilih mengubah strategi dari aksi turun ke jalan menjadi pengawalan dan pengawasan terhadap rencana pembangunan serta penggunaan anggaran Kabupaten Jember.
