KEDIRI — Proses penarikan kendaraan milik Endang Rahmarita oleh debt collector (DC) Mandiri Utama Finance (MUF) Cabang Kediri menuai sorotan. Tim kuasa hukum Endang mempertanyakan prosedur penarikan kendaraan yang diduga disertai tekanan dan intimidasi terhadap sopir yang mengemudikan kendaraan tersebut.
Persoalan ini mencuat setelah Danang Desiantoro, yang saat itu bertugas sebagai sopir kendaraan milik Endang Rahmarita, memberikan keterangan mengenai kronologi penarikan unit oleh pihak DC.
Berdasarkan keterangan Danang, awalnya dirinya mengira kedatangan pihak DC hanya untuk melakukan pemeriksaan atau pengecekan kendaraan. Namun, situasi kemudian berubah hingga kendaraan tersebut dibawa oleh pihak DC.
Danang mengaku tidak mengetahui sebelumnya bahwa kendaraan akan ditarik. Ia juga menyebut bahwa dalam proses tersebut tidak diperlihatkan dokumen pendukung berupa sertifikat jaminan fidusia, surat kuasa, maupun putusan pengadilan. Dokumen yang ada saat itu hanya Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BA-STK).
Persoalan lain muncul terkait pencantuman nominal Rp17 juta yang disebut berkaitan dengan gadai serta Rp20 juta untuk penebusan kendaraan dalam BA-STK. Danang menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menuliskan nominal tersebut. Menurut keterangannya, angka itu justru dicantumkan oleh pihak DC.
Setelah kendaraan dibawa, Danang mengaku diturunkan di wilayah Pare dan dipesankan transportasi daring (Gojek) untuk pulang, sementara kendaraan milik Endang tetap dibawa oleh pihak DC.
Di sisi lain, Endang Rahmarita menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyerahkan kendaraan tersebut secara sukarela kepada Mandiri Utama Finance. Ia juga membantah pernah mengakui bahwa kendaraan tersebut digadaikan kepada ibu Danang ataupun memindahtangankan unit kendaraan.
Tim kuasa hukum turut menyoroti dugaan adanya tekanan dan intimidasi terhadap Danang maupun Endang agar mengakui kendaraan tersebut berstatus gadai. Dugaan tersebut dinilai perlu didalami melalui pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut.
Tim kuasa hukum Endang Rahmarita terdiri dari Adv. Muhammad Taufiq, S.H., CLA., Dan Adv. Taufik Al Hidayat, S.H.
Mereka berharap aparat penegak hukum dapat mengusut secara transparan dan objektif seluruh rangkaian peristiwa, termasuk mekanisme penarikan kendaraan, kelengkapan dokumen, pencantuman nominal dalam BA-STK, serta dugaan tekanan terhadap pihak terkait.
Menurut tim kuasa hukum, setiap proses penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tetap menghormati hak-hak konsumen.
Hingga berita ini disusun, klarifikasi dari pihak Mandiri Utama Finance Cabang Kediri masih diperlukan guna memberikan ruang hak jawab dan menjaga keberimbangan pemberitaan.
Redaksi mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.































